Rapat Kerja Teknis di Provinsi NTB
Mataram, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Povinsi NTB berlangsung Rapat Kerja Ekoregion Pulau Lombok dan Sumbawa (6/4/2015). Rapat kerja ini terselenggara berkat kerjasama PPE Bali dan Nusa Tenggara dengan BLHP Provinsi NTB.
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Novrizal Tahar, menyampaikan bahwa ada tiga hal yang mendasari dilaksanakannya rapat kerja ekoregion ini adalah pertama adanya perubahan mendasar lingkungan strategis yaitu bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Kedua untuk mendiseminasikan hasil Rapat Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah berlangsung pada awal Maret 2015, sebagai pegangan dalam melangkah kedepannya. Ketiga adanya perubahan struktur organisasi dan integrasi fungsi antara PPE dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan.
Penyelenggaraan rapat kerja ini menurut kepala BLHP Provinsi NTB sangat stategis untuk pembahasan progam-program kegiatan 2015-2016, dan mensinergikan program-program pusat dan daerah. Beliau menyampaikan bahwa indikator kineja utama BLHP Povinsi NTB yang tertuang di dalam RPJMD adalah program pelindungan mata air (PERMATA) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Pada kesempatan itu disampaikan pula materi dari Bappeda Povinsi NTB yaitu “Kebijakan/Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Povinsi NTB” dan Dinas Kehutanan Povinsi NTB dengan materi “Program Pembangunan Kehutanan, Untuk Peningkatan Penutupan Vegetasi NTB serta seluruh peseta yang tediri dari instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/kota se- Povinsi NTB serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berada di Povinsi NTB memberikan presentasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015-2016.
Diskusi yang berkembang dalam rapat kerja ini adalah bagaimana kedepan instansi pengelola lingkungan hidup dapat menindaklanjuti hasil-hasil pemantauan kualitas-kualitas lingkungan, sehingga tidak berhenti hanya sampai pada memperoleh data saja tapi sampai ketahap analisis yang lebih tajam. Disamping itu pengembangan laboratorium daerah juga perlu mendapat perhatian dari PPE, sehingga laboratoium yang ada saat ini tidak hanya menjadi “monumen” di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
Masalah-masalah lingkungan di NTB terutama pesoalan pertambangan dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat disini disampaikan bahwa negara harus hadir didalamnya sehingga kita tidak melihatnya sebagai “ilegal” tetapi harus ada perubahan paradigma dan bisa memberikan solusi dan harus bisa diselesaikan.
Di akhir acara Kepala PPE Bali dan Nusra menekankan bahwa ada indikator-indikator yang bisa disepakati bersama diantaranya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Tata Kelola Hutan, dan Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. “Jika masing-masing indeks menunjukkan angka yang baik, maka secara bersama-sama kita telah bekerja kearah yang lebih baik”, demikian ungkapnya. Disamping itu disampaikan pula bahwa pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang dilakukan haruslah berbasis ekosistem, serta keberpihakan kepada publik dalam setiap persoalan yang ada juga harus dilaksananakn sebagai bentuk kehadiran pemerintah.
