SEJARAH

Sejarah Berdirinya Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

“ Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup”. Kantor BAPEDAL ini berkedudukan di Jakarta, awalnya Gedung Arthaloka, Jl. Sudirman.

Selanjutnya untuk keberadaan BAPEDAL yang ada di daerah, berdiri pertama kali tahun 1995 dengan dasar pembentukan menurut Surat Keputusan Kepala Bapedal No 136 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah. Terdapat 3 Bapedal wilayah di Indonesia pada waktu itu, yaitu Bapedal Wilayah I berkedudukan di Pekanbaru yang wilayah kerjanya meliputi seluruh propinsi di Pulau Sumatra. Bapedal Wilayah II berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi propinsi Bali, NTB, NTT dan (Timor Timur pada waktu itu). Bapedal Wilayah III berkedudukan di Ujung Pandang (Makassar) dengan wilayah kerja mencakup Propinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. BAPEDAL Wilayah II pertama kali beroperasi dengan menyewa sebuah perkantoran, tepatnya Jl. Bya Pass Ngurah Rai Nomor 105 – Sanur, Denpasar – Bali. Mulai aktif melaksanakan tugas-tugas perkantoran semenjak bulan Juni 1996.

Kemudian pada tahun 2000 Bapedal Wilayah II berubah namanya menjadi Bapedal Regional II dengan cakupan wilayah kerja masih tetap sama (keculai Timor Timur yang sudah memisahkan diri membentuk negara merdeka). Perubahan ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Bapedal No. 39 Tahun 2000 Tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Awal tahun 2000, lokasi kantor pindah ke komplek perkantoran tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda, Niti Mandal Renon Denpasar – Bali

Seiring dengan perkembangan kelembagaan lingkungan hidup, dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2002 dan Keppres No. 4 tahun 2002, maka pada pada tahun 2002 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dilebur ke dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian keberadaan Bapedal Regional di daerah juga hilang. Kelembagaan LH di daerah mengikuti bentuk kelembagaan LH yang berada di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yaitu di berada di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan. Bentuknya menjadi Asisten Deputi Urusan Wilayah Bali dan Nusra. Atau sering disingkat dengan ASDEP Urwil Bali dan Nusra.

Tahun 2005 namanya berubah kembali menjadi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusra atau sering disingkat PPLH Regional Bali dan Nusra. Pembentukan PPLH Regional ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 01 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam Kepres tersebut juga dibentuk 2 (dua) kantor PPLH Regional baru yang berlokasi di Yogyakarta dan Balikpapan. PPLH Regional Jawa yang berlokasi di Yogyakarta membawahi atau mempunyai wilayah kerja seluruh Propinsi di Pulau Jawa. Sedangkan PPLH Regional Kalimantan yang berkedudukan di Balikpapan mempunyai wilayah kerja seluruh Propinsi di Pulau Kalimantan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia,      struktur organisasi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara berubah namanya menjadi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup

Kemudian pada tahun 2014 Kementerian Lingkungan Hidup bergabung dengan Kementerian Kehutanan yang menyebabkan perubahan struktur organisasi di Kantor ini, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berubah namanya menjadi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pimpinan P3E Bali dan Nusra, dari mulai awal berdirinya hingga kini

  1. Ir. Rachmat Rani, Dipl, SE
  2. Ir. T Sachrul
  3. Drs. Ketut Muliartha, MT
  4. Drs. M Zoel Fachry
  5. Ir. R. Sudirman, MM
  6. Ir. Bambang Widyantoro
  7. Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD
  8. Dr. Novrizal Tahar
  9. Drs. Rijaluzzaman
Top