Berita
Penandatanganan LOI Kantor Peduli Lingkungan (Eco Office)
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara mengadakan Penandatanganan Letters Of Intent (LoI) dan Pilot Project serta Sosialisasi Penerapan Kantor Pedu
Baca SelengkapnyaKajian RPSDALH Batur
Danau adalah salah satu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan.
Baca SelengkapnyaDokumen Status Lingkungan Hidup Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2014
Dalam rangka penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, dibutuhkan informasi tentang karakterist
Baca SelengkapnyaSistem Informasi Lingkungan
Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialn
Baca Selengkapnya
FGD Validasi Hasil Analisis Peta Jasa Ekosistem Pulau Bali
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan forum group discussion validasi hasil analisis peta jasa ekosi
Baca Selengkapnya
Rapat Kerja Teknis Laboratorium Daerah
Terkait dengan penyediaan data kualitas lingkungan, khususnya kualitas air permukaan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka kapasitas laboratorium lingkungan di Ekoregion Bali d
Baca Selengkapnya
FGD Verifikasi Peta Jasa Ekosistem Pulau Bali
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Forum Groups Discusion Verifikasi Analisis Peta Jasa Eko
Baca Selengkapnya
Pengelolaan Ekosistem Danau Batur
Danau Batur yang terletak di Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli, merupakan danau terbesar di Pulau Bali.
Baca Selengkapnya
FGD Verifikasi Data Dalam Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sasaran Strategis KLHK
Dalam kerangka pembangunan, tahapan evaluasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan.
Baca Selengkapnya
Asistensi Teknis Penyusunan SLHD dan SILH di Provinsi NTT
Menurut amanah Undang – undang No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 62 disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan sistem informas
Baca Selengkapnya
